Bagian Organisasi Setda Bondowoso

Rabu 16 Juni 2021 dilaksanakan FGD Raperda Pelayanan Publik dipimpin oleh Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bahtiar R, SE, MSi . dalam rapat ini dibahas Quick Win yang akan dituangkan ke dalam Raperda. Wakil Bupati Bondowoso menekankan agar cermat dalam menuangkan aturan pada Perda Pelayanan Publilk yang akan disusun, hal yang belum ter cover dalam Perda sebelumnya dan yang sudah tidak relefan dengan perkembangan zaman wajib di revisi sehingga tujuan untuk mencapai  Pelayanan Prima di Kabupaten Bondowoso dapat terlaksana.

Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso,berdasarkan Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 April 2021 nomor: 3B/5024/RB.06/2021 Hal: Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri (PMPRB) Tahun 2021 melaksanakan Rapat Koordinasi Pengisian Lembar Kerja (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 bertempat di ruang Rapat Sabha Bina Praja tanggal 11 Juni 2021.Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut  yaitu IRBAN II Inspektorat,Kepala Bagian Organisasi,Kasubag. Kinerja.Kegiatan ini mengundang seluruh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso dan Tim Assesor Kabupaten ( dalam hal ini Inspektorat) materi yang disampaikan antara lain :

1.Pembagian Tugas Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 sebagai Pokja (Kelompok Kerja) yang melaksanakan asistensi pengisian Lembar kerja (LKE) PMPRB Kabupaten Bondowoso .

2.Pengisian LKE secara manual didukung dengan bukti berupa dokumen pelaksanaan.

3.Periode waktu pengisian bagi Instansi Perangkat Daerah Zona waktu WIB adalah tanggal 21 Juni-2 Juli 2021.

4.Tim Assesor Internal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah pejabat eselon yang ada.

dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan agar Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso dapat memberikan kualitas terbaik dalam membimbing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi .

 

Senin, 31 Mei 2021 dilaksanakan Rapat Persiapan Pra Evaluasi Kepatuhan Oleh ORI perwakilan Jawa Timur. Rapat yang dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Bapak Agung Tri Handono kali ini membahas tentang kesiapan Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap sarana prasarana layanan  untuk Pra Evaluasi Kepatuhan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada tanggal 3 Juni 2021

Kamis, 6 Mei 2021 dilaksanakan Penganugerahan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso. pada acara yang dibuka oleh Bupati Bondowoso, wakil Bupati dan muspida juga dihadiri oleh kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dan  di dukung oleh Bank Jatim ini diberikan apresiasi terhadap 10 Inovator terbaik pada Kompetisi Inovasi  Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 yaitu :

1. SEBLAK PEDAS (Sistem Belajar Layanan Kolaboratif menuju Ketuntasan Pendidikan Dasar)  oleh  UPTD SPF SMP NEGERI 2 PAKEM
2. GERMALA TRIK JITU CINTA BACA (Gerakan Lima Langkah Trik Jitu Cinta Baca) oleh UPTD SPF SDN PANCURAN 1 KECAMATAN BONDOWOSO
3. PEMBELAJARAN DARING TANPA KOUTA oleh SMP NEGERI 1 KLABANG
4. GERAKAN TANGGAP DAN PEDULI MASYARAKAT MISKIN (GERAKAN TAPE MANIS) oleh BAPPEDA BONDOWOSO
5. INTEGRATED SYSTEM SERVICE (ISYS) ANTI PUNGLI oleh BKD BONDOWOSO
6. SI RATU AKSI (Intervensi dan Konseling Rawat Inap Atasi Penyakit Berbasis Lingkungan, Perilaku dan Gizi) oleh  Puskesmas Nangkaan
7. SIBUBA (Sistem Informasi Ibu dan Bayi) oleh Dinas Kesehatan
8. BAKSO PUSPA (Bakti Sosial Pungut Setor Pajak) oleh Kelurahan Sekarputih 
9. SINERGI TABEBUYA oleh UPTD SPF SDN Wonosari 2 Grujugan
10. APSIDES (Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Desa) oleh Kecamatan Pujer

Diharapkan Inovasi Bondowoso tahun tahun berikutnya dapat berkembang gunga memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Bondowoso.

Kamis 20 Mei 2019 Bagian Organisasi  Setda Kabupaten Bondowoso melaksanakan studi referensi ke Kota Batu . Hadir dalam pertemuan Kepala Biro Organisasi dan Ke pala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.

dalam kesempatan ini disampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan Kota Batu dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah Komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan perubahan , terutama pola pikir pada ASN .  Disampaikan pula bahwa pemberian reward dan punishment contoh nya terhadap inovator dalap meningkatkan semangat dan kualitas ASN di Kota Batu.

Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso,mengadakan Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Rabu (19/5) bertempat di ruang Rapat SABHA BINA PRAJA. Dalam rangka persiapan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  terkait dengan mekanisme penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Rapat dipimpin oleh Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Plt. Ka.Sub.bag Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan mengundang seluruh Pejabat yang menjadi Tim Reformasi Birokrasi di masing – masing Perangkat Daerah.

Sosialisasi ini membahas tentang :

1. Pemahaman tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bondowoso
2. Pendampingan pelaksanaan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa timur.
3. Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2020
4. Rangkaian persiapan ( milestone )Reformasi Birokrasi tahun 2021.

Bapak Kepala  Bagian Organisasi menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai awal dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masing – masing.Karena  Tim Reformasi Birokrasi kabupaten   akan melaksanakan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di masing – masing Perangkat Daerah, agar PMPRB tahun 2021 dapat berjalan dengan baik serta dapat menaikkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB ) Kabupaten Bondowoso.

 

Jumat, 16 April 2021 dilaksanakan rapat Sosialisasi dan Bimbingan Tekhnis Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) tahun 2021. Rapat yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum ini dihadiri oleh 10 Inovator yang inovasinya telah memenuhu syarat dan terpilih untuk diusulkan ke kompetisi Sinovik. kemudian tanggal 26 dan 27 April 2021 dilanjutkan dengan pendampingan awal  inovasi.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso Bpk.Slamet Yantoko,S.Sos.MM bersama Tim SAKIP Kabupaten Bondowoso mengikuti acara Penyerahan Laporan Hasil (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada hari Kamis ( 22/04) /  SAKIP AWARD  secara Daring.

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025, saat ini kita memasuki periode lima tahunan ketiga. Pada periode ini reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara terus menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia. Pada tahun 2025 diharapkan reformasi birokrasi telah menghasilkan tata kelola yang semakin berkualitas, sehingga berdampak pada hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah Pusat mengharapkan komitmen yang semakin kuat kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada berbagai area perubahan termasuk akuntabilitas kinerja. Sehingga akan   terbangun     budaya birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas tinggi, dan melayani masyarakat dengan baik.

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 Kabupaten Bondowoso memperoleh nilai BB  ( Baik Sekali ), sedangkanHasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan nilai B (Baik ).

Tim SAKIP dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso  berharap agar mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan yaitu Perangkat Daerah dalam upaya agar Kabupaten Bondowoso dapat meraih nilai A sesuai target Pemerintah  Kabupaten Bondowoso .

Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso mengikuti rapat Koordinasi SAKIP & Percepatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada tanggal 13 April 2021,secara Daring.

Rapat Koordinasi SAKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se Jawa Timur dibuka oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso  yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Bpk.Wawan Setiawan,SH.MH.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur memberikan arahan tentang Kebijakan Reformasi Birokrasi & SAKIP Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi JawaTimur akan melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang Reformasi Birokrasi danSAKIP Kabupaten/Kota
2. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi & SAKIP diwujudkan dalam bentuk pra evaluasi di seluruh Pemerintah Kabupaten /Kota
3. Pra evaluasi Reformasi Birokrasi & SAKIP dilaksanakan bersamaan
4. Pra evaluasi Reformasi Birokrasi & RB dilaksanakan sebelum pelaksanaan evaluasi oleh KemenPAN & RB

Diharapkan agar Kabupaten Bondowoso dapat mempertahankan bahkan meningkatkan predikat Reformasi Birokrasi dan predikat SAKIP sehingga menjadi lebih baik.

Selasa, 20 April 2021 telah dilaksanakan Fasilitasi Pendampingan Survey Kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Fasilitasi Pendampingan yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting yang dibuka oleb Asisten Administrasi Umum Bapak Wawan Setiawan, SH, MM ini dihadiri oleh unit yang telah ditunjuk sebag unit Pelayanan Publik yang akan di survey kepatuhannya pada tahun 2021 yaitu :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas PMPTSP;
4. Puskesmas Kademangan;
5. Puskesmas Kotakulon dan
6. Puskesmas Nangkaaan,.

Sedangkan ari Ombudman RI perwakilan Jatim dihadiri oleh Bapak Muslih agenda rapat kali ini membahas tentang persiapan Survey Kepatuhan  dan penyampaian produk layanan yang wajib dan alternatif yang rencananya akan  dilaksanakan oleh Ombudsman republik Indonesia