Bagian Organisasi Setda

Pada hari Senin, 11 Januari 2021, Rabu, 13 Januari 2021 dan Selasa, 19 Januari 2021 Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melaksanakan Desk Kelembagaan bersama Tim Evaluasi Kelembagaan.

Tujuan dari Desk Kelembagaan adalah :
– Melaksanakan evaluasi Tugas dan  Fungsi berdasarkan regulasi
– Penyesuaian evaluasi kelembagaan berdasarkan Perda dan persiapan penyusunan RPJMD Tahun 2022
– Mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses , tepat ukuran, efektif dan efisien
– Melaksanakan hasil maping Permendagri 90 Tahun 2019 pada Perangkat Daerah
– Perangkat Daerah menyusun Draf Raperbub berdasar hasil Maping Permendagri 90 Tahun 2019

Rapat evaluasi kelembagaan di pimpin oleh Bapak Wawan Setiawan,SH,MH selaku Asisten Administrasi Umum dan dihadiri oleh :
– Asisten I , II dan III
– Inspektorat
– BKD
– BAPPEDA
– Bagian Hukum
– Bagian Organisasi
– DLHP, Diperta, Dinas Ketpang, PUPR dan Perkim

 

Selasa 12 Januari 2021 bertempat di Ruang Sabha Bina Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan yang dipimpin oleh Bapak wakil Bupati Bondowoso. Dalam kesempatan Rakor kali ini juga sekaligus menyosialisasikan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2020-2024 yang disampaikan langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso. dalam kesempatan ini Wakil Bupati Bondowoso dan Bapak Soekaryo selaku Pj. Sekretaris Daerah menghimbau para pimpinan perangkat Daerah agar lebih fokus pada RoadMap yang telah disusun agar tujuan dari Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dapat tercapai .

Pada hari Senin,  16 Nopember 2020 Bagian Organisasi bersama tim kelembagaan serta perangkat daerah terkait, menghadiri rapat Pansus DPR dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yaitu Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Pada pansus kali ini  telah disepakati beberapa hal yang nantinya menjadi dasar dari perubahan  peraturan daerah. Point penting suatu lembaga dibentuk adalah untuk mensuport prioritas visi misi daerah berdasarkan regulasi dan keseimbangan kompetensi ASN.

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Bapemperda  DPRD Kabupaten Bondowoso.

Jumat 13 Nopember 2020 bertempat di The Singhasari Resort Bupati Bondowoso K.H Salwa Arifin menerima Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik ) , penghargaan ini diterima setelah  Inovasi Sekarputih Pint@r Keluraha Sekar Putih lolos padaTOP 30 . Inovasi Sekarputih Pint@r adalah inovasi pelayana publik yang efektif tanpa antri dengan memanfaatkan google form sehingga dalam pengurusan dokumen pada kelurahan lebih mudah.

Semoga kedepannya Kabupaten Bondowoso dapat menghasilkan banyak  inovasi berkualitas sehingga Pelayanan Publik yang Prima dapat tercapai.

Rabu, 14 Oktober 2020 dilaksanakan Rapat Pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Replikasi Jaringan Inovasi menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 065/14436/031.3/2020 . Rapat  dipimpin Oleh Kepala Bagian Organisasi Slamet Yantoko, S.Sos mewakili bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang dihadiri oleh pejabat dari Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas PMPTSP dan Naker serta perwakilan dari BPKAD Kabupaten Bondowoso.

Dalam Rapat Ini membahas tentang Rencana langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk pelaksanaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik dan Replikasi Jaringan Inovasi di Kabupaten Bondowoso .

materi rapat dapat diunduh melalui link berikut : https://drive.google.com/file/d/1HsqwTDasKaTrraTEdT6kabOwQxkb-NHD/view?usp=sharing

Senin, 5 Oktober 2020 Kepala Bagian Organisasi Slamet Yantoko, S.Sos bersama tiga Kepala Sub Bagian (Sub. Bagian Tatalaksana, Anjab dan Kelembagaan, dan Kinerja) hadir pada rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan membahas beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu mengenai Sinergi Penataan Kelembagaan dan Penyetaaraan Jabatan.

 

Kepala Bagian Organisasi menyatakan “Bagian organisasi dan BKD harus sejalan dan tidak bisa dipisahkan, karena output kinerja bagian organisasi sangat terkait erat dengan tugas dan fungsi BKD,”. Dijelaskan pula  bahwa penerapan Permendagri 90 akan berlaku secara keseluruhan pada Perangkat Daerah di tahun 2022, namun untuk urusan program dan kegiatan sudah harus terakomodir di tahun 2021.

 

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas Organisasi menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, hal ini merupakan upaya dan komitmen  Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk  mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel,Kapabel dan menghasilkan Pelayanan Publik yang Prima sehingga sasaran Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan arahan Presiden Republik Indonesia dapat tercapai.