Prestasi SAKIP, Bondowoso Raih Nilai BB

Kabupaten Bondowoso yang mendeklarasikan diri sebagai Republik Kopi berhasil meraih nilai BB dalam laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 lalu.
Sebagai Presiden di Republik, Bupati Amin membocorkan keberhasilannya dalam membawa Kabupaten Bondowoso meraih nilai BB pada SAKIP tahun 2017 ini.
Sebagai formula berhasilnya Bondowoso meraih nilai BB tersebut, Bupati Amin menuturkan bahwa dirinya fokus pada nilai tambah produk lokal agar dapat lebih berdaya serta bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus tersebut kemudian dilakukan secara terpadu, lintas organisasi perangkat daerah (OPD) lewat pola cross cutting, Rabu (31/1/2018) Di Bali.
“Lebih khusus pada produk yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan serta pariwisata. karena memang bondowoso berpotensi pada sektor itu,” tuturnya.
Selain fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bupati Amin juga menuturkan bahwa dirinya memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance dengan terus memberikan motivasi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, monitoring hingga pelaporannya.
Dengan begitu, imbuh Bupati dua periode ini, program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjadi terarah sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien.
“Kita bisa mengefisiensi anggaran Rp 166 Miliar. dari hasil efiensi anggaran tersebut, kita bisa alihkan anggaran kepada kepentingan yang lain,” ungkap Bupati Amin.
Sebelumnya, nilai SAKIP Kabupaten Bondowoso hanya bertengger pada nilai CC, dan menurut Bupati Amin, nilai evaluasi SAKIP 2017 Republik Kopi ini tanpa melalui nilai B dapat melesat naik menjadi BB.

Revolusi Tuntass, Jurus Baru Bupati Amin Said Husni

Bupati Bondowoso, Amin Said Husni bertekad gunakan Resolusi Tuntass di tahun terakhir kepemimpinannya. Tekad ini dibulatkan, sebab diyakini dapat menuntaskan semua pekerjaan yang belum terselesaikan.
“Saya harap dan minta kepada seluruh kepala desa ataupun lurah, camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berkomitmen terhadap Resolusi Tuntas ini,” kata Amin dalam sambutannya saat melakukan kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), Senin (5/2/2018).
Ditegaskan Amin, Resolusi Tuntass merupakan komitmen seluruh jajaran Pemkab Bondowoso. Tujuan salah satunya, sebagai bentuk dalam upaya mendukung target lepas dari status daerah tertinggal.
“Selain mendukung resolusi ini, setiap kades dan lurah jangan lupa agar terus menggali potensi yang ada sehingga tercipta produk unggulan,” jelasnya.
Tuntas sendiri diartikan sebagai resolisi yang Terbaik dalam pelayanan publik, Unggulan daerah go global, Naiknya indeks pembangunan manusia (IPM), Teknologi informasi dalam pemerintahan, Administrasi, Sarana dan prasarana (infrastruktur), dan Sukses dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini.
Sementara Slamet Yantoko, Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bondowoso mengatakan ide brilian Bupati harus direalisasikan agar Bondowoso segera mewujudkan yang terbaik dalam pelayanan publik, unggulan daerah go global serta naiknya indeks pembangunan manusia (IPM) dan lepas dari status daerah tertinggal

Bagian Organisasi Bondowoso Bentuk Kelompok Budaya Kinerja di semua OPD

Sejak ada perubahan komposisi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Bondowoso saat ini tengah mereview kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Akibatnya, saat ini Rencana Strategis (Renstra) SKPD kembali diselaraskan dengan RPJMD.
“Saat ini tengah dilakukan penyelarasan antara Renstra OPD dengan RPJMD, yang diakibatkan karena adana kelembagaan baru di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sekarang semua OPD intensif ke Bappeda agar perencanaan pembangunan bisa fokus seperti yang dikehendaki pemeritah daerah,” kata Slamet Yantoko, Kepala Bagian Organisasi Pemkab Bondowoso, Senin (29/5/2017).
Penyelarasan ini, nantinya akan berimbas pada fokus pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Amin Said Husni. Oleh karena itu, Bagian Organisasi berkomitmen untuk mewujudkannya melalui kelompok budaya kinerja yang dibentuknya di semua OPD.
“Kelompok budaya kinerja ini merupakan sebuah kelompok kecil di masing-masing OPD untuk membantu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Tugas dan fungsinya untuk mengatasi serta mendiskusikan permasalahan perencanaan di lingkup terkecil OPD,” ujarnya.
Yang mendasari kelompok budaya kinerja ini adalah peraturan Kemenpan dan Peraturan Bupati. Slamet mengungkapkan jika kelompok kinerja tahun sebelumnya diwujudkan dalam bentuk Fragmen dan sekarang dalam bentuk risalah. “Ini akan dilombakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional,” imbuhnya.
Ternyata, selain untuk membantu menyelaraskan Renstra dengan RPJMD, jika kelompok kinerja ini berjalan dengan baik, nantinya akan berimbas pada perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Tentunya, kelompok budaya kinerja ini akan mendongkrak dan mewujudkan perbaikan SAKIP di Bondowoso,” terangnya.